BIREUEN-Aceh Monitor Com. Pembahasan Rancangan Qanun tentang Hak Keuangan Administratif pimpinan dan Anggota legislatif kembali digelar dalam rapat paripurna bersama tim rancangan Qanun dari Pemkab Bireuen, Acara turut dihadiri Bupati yang diwakili Sekda Bireuen Ir Zulkifli SP, unsur Forkopimda, kepala Skpk, dan anggota seluruh fraksi bertempat di Aula gedung sekretariat Dprk Bireuen, Selasa (5/9/17) Sore.
Bupati Bireuen H Saifannur S,Sos dalam hal ini diwakili Sekda Ir Zulkifli SP menyampaikan pembahasan tentang rancangan Qanun tentang Hak Kuangan dan admistratif pimpinan dan anggota DPRK telah sesuia dengan Peraturan Pemerintah NO 18 Tahun 2017 adalah dalam rangka mendorong produktifitas, kualitas kinerja dari Dewan perwakilan rakyat Kabupaten Bireuen.
“setelah melalui proses pembahasan maka disetujui rancangan Qanun tentang Hak Kuangan dan admistratif pimpinan dan anggota DPRK Bireuen dengan harapan lebih meningkatnya kinerja dalam menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan, sebagaimana yang diatur dalam undang-undang yang berlaku”harapnya
Sementara itu, Sekretaris Dewan Husaini SH.MM kepada Aceh monitor menjelaskan Qanun yang mengatur tentang Hak Kuangan dan admistratif Pimpinan dan anggota DPRK ini juga tidak dapat langsung diterapkan karena harus menunggu payung hukum sebagai dasar pijakan daerah dalam menerapkannya.
” Qanun ini masih akan terus kita bahas sampai dengan dituangkan dalam perbup” ujarnya (duta)
