Redaksi
Banda Aceh – Aceh Monitor com.
Ketua Umum DPP Ikatan Dewan Pengembangan Rumah Berdikari (Ikaderi) Yoyo Sugeng Triyogo mengingatkan perlunya Pemerintah mendatang membentuk kementerian yang khusus menangani perumahan.
Dia mengungkapkan, hal ini diperlukan untuk mengatasi habisnya kuota rumah subsidi, yang seolah menjadi siklus tahunan.
Yoyo menjelaskan, tahun 2023, realisasi rumah subsidi sebesar 229 ribu unit, semua terserap masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Sementara anggaran untuk tahun 2024 hanya di siapkan anggaran untuk 166 ribu unit. Akibatnya terjadi kekurangan sebesar 34 ribu unit, atau sekitar Rp 4,3 triliun. “Hal ini seperti siklus karena terjadi berulang-ulang, alasan-alasan klasik yang menyebabkan realisasi KPR rumah subsidi bagi MBR, stagnan,” ujarnya, Jumat (27/9/2024).
Sekretaris Umum Pusat (Sekum) Ikatan Dewan Pengembang Rumah Berdikari (Ikaderi) Yusup Supriyadi mengataakan, Keterlambatan keputusan pemerintah pusat mengenai penambahan kuota perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk tahun 2024 mengakibatkan sejumlah pengembang perumahan mengalami dampak negatif Dimana sejumlah pengembang mengeluhkan ketidakpastian ini, yang menghambat rencana investasi dan pengembangan proyek baru.
Menurut Yusup, pihaknya prihatin akan keputusan Presiden tentang tambahan kuota perumahan MBR saat ini yang diganjal oleh Dirjen anggaran Kementerian keuangan di direktorat Sistem Manjamen Investasi (SMI). “Dari kuota nasional tahun 2024 tercatat 166 ribu unit rumah MBR telah terealisasi, dari 200 ribu unit berarti ada kekurangan kuota sebanyak 34 ribu yang belum diturunkan pemerintah pusat” ungkap Yusup.
Muhammad Nazar,ST ketua Ikaderi Aceh mengatakan, pengembang perumahan seluruh Indonesia memang tidak bisa melaksanakan realisasi Akad, namun keadaan ini tidak sama di Aceh boleh kita katakan pengembang di Aceh kemampuan masi mengandalkan modal kerja dari perbankan. Sehingga harus menjual asset untuk menyelesaikan pembayaran dan upah pekerja. dikarena cashflow sudah tidak memungkinkan bahkan membayar tenaga tukang dan material sudah tidak bisa harus menunggu akan ditahun depan yaitu tahun 2025 apalagi beban pokok diperbankkan harus dibayar setiap bulannya.
Kami juga meminta kepada ketua umum dewan pengurus pusat Ikaderi, agar dapat membantu kouta sepenuhnya, di Aceh juga terbatas tidaknya bank konvensial, agar bank syariah seperti BTN syariah, BSI dan Bank Aceh Syariah bisa diprioritas kouta penambahan kouta rumah subsidi dan akan memberikan dampak ekonomi bagi 177 sektor industri-industri lainnya pendukung.
