Redaksi
Banda Aceh – Aceh Monitor com.
Pemerintah pusat melalui kementerian Pukerjaan umum dan perumahan rakyat berencana menambah kouta rumah subsidi dari rencana 166.000 unit, dengan angka relatife tidak relevan dengan jumlah pengembang terus meningkat dan permintaan akan rumah bagi Masyarakat berpenghasilan rendah sampai akhir tahun 2024.
Keterlambatan keputusan pemerintah pusat mengenai penambahan kuota perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk tahun 2024 mengakibatkan sejumlah pengembang perumahan mengalami dampak negatif. Seperti disebutkan oleh Sekretaris Umum Pusat (Sekum) Ikatan Dewan Pengembang Rumah Berdikari (Ikaderi) Yusup Supriyadi, sejumlah pengembang mengeluhkan ketidakpastian ini, yang menghambat rencana investasi dan pengembangan proyek baru.
Menurut Yusup, pihaknya prihatin akan keputusan Presiden tentang tambahan kuota perumahan MBR saat ini yang diganjal oleh Dirjen anggaran Kementerian keuangan di direktorat Sistem Manjamen Investasi (SMI). “Dari kuota nasional tahun 2024 tercatat 166 ribu unit rumah MBR telah terealisasi, dari 200 ribu unit berarti ada kekurangan kuota sebanyak 34 ribu yang belum diturunkan pemerintah pusat” ungkap Yusup. Jumat 27/09/24.
Asosiasi perumahan Ikaderi provinsi Aceh bersama ketua real estate Indonesia (Rei) mengemukakan pendapat terhadap kelangkaan kouta rumah subsidi sampai saat ini aceh masih perlu kouta sebanyak 2.000 unit rumah yang belum dapat melaksanakan realisasi akad sehingga para pengembang sudah tidak dapat melanjutkan pembangunan perumahan dikarena cashflow sudah tidak memungkinkan bahkan membayar tenaga tukang dan material sudah tidak bisa harus menunggu akan ditahun depan yaitu tahun 2025 apalagi beban pokok diperbankkan harus dibayar setiap bulannya.
Muhammad Nazar,ST ketua Ikaderi Aceh mengatakan, pengembang perumahan seluruh Indonesia memang tidak bisa melaksanakan realisasi Akad, namun keadaan ini tidak sama di Aceh boleh kita katakan pengembang di Aceh kemampuan masi mengandalkan modal kerja dari perbankkan. Sehingga harus menjual asset untuk menyelesaikan pembayaran dan upah pekerja.
Berdasarkan informasi yg kami terima dari ketum DPP Rei, Perhari ini tentang kuota FLpp., bahwa semua perbankan penyalur sdh bersedia atau setuju utk memberikan dana pendampingan FLPP, selanjutnya akan di lakukan revisi DIPA Depkeu cq. Dirjen Anggaran, Komitmennya maksimal awal bulan oktober, kami DPD REi aceh mendesak agar realisasi kuota Flpp uuntuk bisa lebih cepat.Kondisi pengembang saat ini berada pada posisi sulit, Hantaman yang paling berat adalah kewajiban pembayaran hutang bank dan Kalau sampai kuota flpp terus berlarut-larut, bisa dipastikan banyak developer gulung tikar alias bangkrut.
Zulkifli Jumed / ketua DPD Rei Aceh. Dan Ikaderi hampir tiap kesempatan melaksanakan koordinasi bersam-sama guna mencari solusi bagi pengembang sehingga bisa berkelanjutan usaha bisnis property khususnya di Aceh.
Harapan kami para pengembang dibawah naungan Ikaderi maupun Rei komit membangunan rumah MBR untuk masyarakat Aceh, jika melihat kondisi kouta seperti ini kepada pengembang untuk tidak membangunan dulu sementara sampai ada perkembangan terhadap realisasi tambahan kouta yang sudah ada 120.500 unit dan semoga bisa ditambahkan lagi pada Apbn-P sehingga pengembang betul-betul nyaman melaksanakan bisnisnya.
