POLHUKAM

Terkait Judicial Review, Forkab Sarankan Jangan Pakai Uang Rakyat

Banda Aceh-Aceh Monitor Com.Ketua DPP Forkab Aceh Polem Muda Ahmad Yani atau yang akrab disapa Polem Muda, melalui juru bicara Abi Sultan mempertanyakan tujuan sebenarnya Mualem cs, yang tergabung dalam koalisi Aceh bermartabad ingin mendorong DPR Aceh guna melakukan uji materi terhadap pasal 571 huruf d uu no 7/2017.

Polem Muda melalui jubirnya, Sabtu, (26/8/17) di Banda Aceh , mengatakan, Jika benar alasan Mualem ingin melakukan uji materi agar UU Pemerintahan Aceh (PA) tidak dijadikan yurisprudensi dapat kita terima. ujar polem.

“Forkab Aceh cuma mengingatkan agar secara kelembagaan DPRA jangan terlibat,” Sebab jika terlibat secara kelembagaan, nanti uang yang di pakai untuk membayar pengacara di Mahkamah Konstitusi (MK) uang dari pemerintah Aceh yang nota bene uang rakyat. Jika memang mau menggugat ya kita sarankan anggota PA saja.

Sebab pasca konflik banyak anggota PA khususnya yang di legislatif hidupnya lebih sejahtera daripada kami anggota Forkab. Mualem juga jangan terlalu sibuk untuk mendorong pemerintah Aceh terlibat dalam pengkajian UUPA.

Cobalah berfikir sedikit lebih cerdas, Mualem punya infrastruktur dan koneksi yang mendukung jika hanya ingin mengkaji kelemahan UUPA. banyak akademisi dan teman – teman NGO yg paham hukum dan bersedia membantu.

Jika memang Muzakir Manaf yang akrab disapa Mualem bersedia anggota Forkab Aceh juga siap membantu. Asalkan beretika dan tidak membebankan Pemerintah Aceh dengan kesibukan yang semestinya bisa Mualem kerjakan sendiri dalam kapasitas sebagai ketua PA. Ujar Polem Muda.

Forkab Aceh, memandang implementasinya UU PA dalam cita-cita hukum bangsa Aceh secara umum sudah berjalan kearah yang benar miskipun belum sepenuh nya memuaskan. kita juga melihat ada beberapa ketentuan  multitafsir serta tidak di pahami sesuai dengan suasana batin di lahir kannya UU PA seperti pasal yg mengatur struktur pimpinan Dewan dan ini pernah dialami oleh DPRA sendiri.

Peraturan Pemerintah mengenai pengelolaan bersama sumber daya alam (SDA) minyak dan gas bumi di Aceh yang merupakan perintah dari ketentuan pasal 160 Ayat 5 UU PA baru diterbitkan tahun 2015 dan beberapa pasalnya masih mengeliminir kekuasaan Pemerintah Aceh, jelas nya.

Lebih lanjut Polem mengatakan,, Kewenangan pengalihan kantor BPN berdasarkan amanat pasal 253 ayat 2 Perpresnya juga baru lahir dimasa pemerintahan Jokowi. Jadi memang di tataran implementatif sangat lamban dan ini memunculkan ketidakpuasan terhadap pusat.

Namun anehnya Instrumen hukum yang menyangkut kesejahteraan rakyat Aceh kurang dapat perhatian dari politisi yang mayoritas kursi di DPRA sekarang. “Partai PA yang mendominasi parlemen Aceh selama satu Dasawarsa lebih paling suka bermain di isu-isu seremonial tapi kurang menyentuh nasib rakyat Aceh”.

Kawasan Barat Selatan dalam darurat limbah mengakibatkan ribuan saudara kita yang hidup di pinggiran sungai Tripa kini kesulitan air bersih. Penguasaan tanah yg masive tanpa plasma oleh koorporasi besar dan nyata-nyata melanggar UU perkebunan tidak pernah partai PA memproters.

RTRW Nagan Raya yang dibuat asal-asalan sehingga mengancam eksitensi kawasan lindung gambut, Pergub tentang penetapan harga Tbs kelapa sawit buatan masa gubernur Zaini Abdullah yang pada waktu itu Mualem juga sebagai wakil ternyata jika di cermati juga tidak memihak kepada rakyat kecil.

Lantas terhadap hal-hal tersebut apa pernah Mualem mengumpulkan orang lalu mengkritisinya. Kalau Mualem mau jujur Qanun yg dihasilkan oleh DPRA juga ada yg tidak memihak rakyat.

Contohnya Qanun no 6/2015 tentang Badan Reintegrasi Aceh terutama pasal 44. Tentang setiap pengangkatan dan pemberhentian ketua BRA harus dengan usul tertulis ketua KPA. Ini pasal tidak masuk akal dan membunuh kesempatan Bangsa Aceh lainya untuk berkompentisi secara profesional guna menjadi ketua BRA. Apa bumi Aceh ini hanya punya ketua KPA? Kami anggota Forkab menjerit atas ketidak adilan padahal kami dulu juga bekas Kombatan tapi siapa mau dengar. Kata Polem Muda

“Jika kita mau merenungi kenapa UU PA bisa compang- camping begini, ini tidak terlepas dari kualitas wakil rakyat yang sangat dangkal dan lemah pemikiranya. Padahal islam dengan jelas mengingatkan kita, jika mempercayakan jabatan pada yang bukan ahlinya maka tunggulah kehancuran” tegas Polem

Kami mendukung kalau Mualem dan tema-teman dari Parpol mau Yudicial Review ke MK tetapi sekali lagi jangan libatkan institusi DPRA yang ada sekarang, karena kualitas pemikiran mereka masih pas-pasan dan kalau mereka kelewat sibuk nanti pembahasan APBA 2018 molor lagi kasihan rakyat kata Polem mengajak Mualem.

Mengingat sekarang lagi musim uji materi, maka kami juga mulai berfikir guna menggunakan hak konstitusional kami untuk menggugat Qanun No 6/2015 tentang BRA ke Mahkamah Agung. tutup Polem Muda. (Rel)

 

 

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Populer

To Top
error: Content is protected !!